KEBIJAKAN EKSEKUSI PUTUSAN PTUN
Abstract
Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara, sepenuhnya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan, dan hal ini adalah sungguh merupakan sebuah kabar yang sangat menggembirakan hati seluruh masyarakat Indonesia, karena masyarakat merasa haknya dilindungi oleh negara. Namun kegembiraan itu seiring berjalannya waktu terpaksa harus terhenti manakala disadari bahwa regulasi khususnya eksekusi putusan pengadilan, ternyata terdapat kelemahan-kelemahhan yang membuat masyarakat khawatir dan pesimis terhadap eksistensi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ini. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tugas dan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, namun hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa regulasi eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap belum dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan perlindungan hukum yang semestinya menjadi hak penggugat. Buku ini memaparkan regulasi eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap di Indonesia serta gagasan rekonstruksi regulasi eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap .Diharapkan hadirnya buku ini dapat menjadi sumber rujukan bagi pembaca mengenai regulasi eksekusi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetapdalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dalam sistem peradilan di Indonesia. Serta diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk mengarahkan hukum acara yang responsif untuk mencapai keadilan Pancasila melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia.
Keyword : Kebijakan, Eksekusi, Putusan, PTUN
References
Buku : Al-Anshari, Jalal. Menngenal Sistem Islam Dari A Sampai Z. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2006. Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana, 2009. Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gramedia, 2001. Asshiddiqie, Jimmly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006. Azhary. Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsurunsurnya). Jakarta: Universitas Indonesia:UI Press, 1995. Barry, Pius A Partanto dan M. Dahlan Al. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola, 2001. Basah, Sjachran. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara. Bandung: Alumni, 1992 Basuki, Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu. Hukum Amerika Sebuah Pengantar. Jakarta: Tatanusa, 2001. Bidara, Olden. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Teori dan Praktek Pemerintahan, dalam Himpunan Makalah AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Penyusun: Paulus Efeendi Lotulung. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994. Bimasakti, Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna. Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi). Jakarta: Prenadamedia Group, 2020. Chaplin, James P. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Dictionary, Collins. “Regulasi Adalah Seperangkat Peraturan Untuk Mengendalikan. Merdeka.com. Diterbitkan, Sumatera Utara, 23 Agustus 2020,” . Dijk, Judith M. van. Water and Environment in Decision-Making. Delft: The Netherlands: Eburon Academic Publisher, 2008. DPR-RI, Sekjen. Intisari Rapat Panja tanggal 30 Januari 2004, dalam Sekjen DPR-RI, Proses Pembahasan RUU Tentang Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara (2008). Edition), Oxford Learner’s Pocket Dictionary (New. No Title. Oxford: Oxford University Press Faisal. Menerobos Positivisme Hukum. Yogyakarta: Rangkang Education, 2010. Febriansyah, Ferry Irawan. Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa). Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2016. Friedman, Lawrence M. American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001. ———. The Legal System ASocial Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975. Ftakhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin. Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press, 2015. Harahap, Zairin. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019. HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII PRESS, 2003. I, Philip M Langbroek. “Mengenai asas proporsionalitas ada juga yang mengartikan sebagai the act of authority shall be impartial and proportionate to their objective. Statskontoret, Principles of Good Administration In The Member States ofThe European Union,” 2005. Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. ———. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019. Ismaryati, Muchlis Hamdi dan Siti. “Modul Metodologi Penelitian Administrasi. Izroiel, Sudarsono dan Rabbenstain. Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2010. Kansil, Immanuel Kant dalam buku. Pengantar Ilmu Hukumdan Tata HukumIndonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Khadduri, Madjid. The Islamic Conception Of Justice. Balltimor And London: The Jhon Hopkinds University Press, 1984. Kusuma, Mahmud. Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009. Lotulung, Paulus Effendi. Eksekusi Putusan PTUN dan Problematikanya dalam Praktik. Dalam Machrup Elrick (Editor). Kapita Selekta Hukum; Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adjie. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995. ———. Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2013. Mahadi. Falsafah Hukum, Suatu Pengantar. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015. ———. Falsafah Hukum: Suatu Pengantar. Bandung: Alumni, 2003. Mangkoedilaga, Benjamin. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Orientasi Pengenalan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. Marbun, B.N. Kamus Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006. ———. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Perss, 2015. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2009. Mertokoesoemo, Soedikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Pertama, Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1985. Mertokusumo, Sudikno. Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan Sejak Tahun 1942 dan Apakah Kemanfaatan Bagi Kita Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1983. Moleong, Lexi J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007. Mudhofir, Ali. Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2006. Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Notohamidjojo. Negara Hukum Serta Perwujudannya di Indonesia. Salatiga: Widyasari Pers, 2010. Peratun, Hasil Rakernas IKAHI Tahun 2017. Poernomo, A’an Efendi dan Freddy. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika. Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1996. Prasetyo, Teguh. Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum. Bandung : Nusamedia, 2015. Prijadarminto. Kepatuhan sebagai suatu perilaku. Jakarta: CV. Balai Pustaka, 2003. Prodjohamidjojo, Martiman. Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia (AnggotaIKAPI), 2005. Purbopranoto, Kuntjoro. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Bandung: Alumni, 1981. Quthb, Sayyid. Fi Zhilal al-Qur`an Jilid II Cetakan XVII. Kairo: Dar alSyuruq. Rahardjo, Satjipto. Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum). Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007. ———. Hukum Dalam Perspektif Sosial. Bandung: Alumni, 1981. ———. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakartaa: Genta Publishing, 2009. ———. Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan. Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004. ———. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006. ———. Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum. Malang: Bayumedia, 2009. ———. Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Roestandi, Achmad. Responsi Filsafat Hukum. Bandung: Armico, 1992. S, Maria Farida Indrati. Ilmu Peraturan Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007. Salman, Otje. Teori Hukum. Bandung: Rafika Aditama, 2004. Saragih, Moh. Kusnardi dan Bintan. Ilmu Negara (edisi revisi). Jakarta: Gaya Media, 2000. Scholten, Paul. Verzamelde Geschriffen sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988. Setiono. Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2010. Simanjuntak, Enrico. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Penngadilan Tata Usaha Negara Semarang. http://sipp.ptun-semarang.go.id. Soekanto, Ali dalam buku Soerjono. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Edisi Pertama. Jakarta: CV. Rajawali Press, 1982. Soekanto, Soerjono. Beberapa Cara dan Mekanisme Penyuluhan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987. ———. Efektivitas Hukum dan Saksi. Jakarta: Remaja Karya, 1983. ———. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1995. ———. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2008. Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 1998. Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.. Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022. Supandi. Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Revisi). Bandung: PT. Alumni, 2019. Supomo, R. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita., 1984. Sutopo, HB. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press, 2002. Tabah, Anton. Polri Dalam Transisi Demokrasi. Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2002. Tanjung, Anton. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Mitra Pressindo, 2000. Taufani, Suteki dan Galang. Metodologi dan Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018. Teguh Prasetyo, Ari Pornomosidi. Membangun Hukum Hukum Berdasar Pancasila. Bandung: Nusamedia, 2014. Tjandra, W. Riawan. Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009. Tjuparmah, Komaruddin dan Yooke. Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Pusat Perancangan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UndangUndang. 2017. Usman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009. Waard, B. de. Beginselen van Behoorlijke Rechtspleging, Met Name In het Administratief Procesrecht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1987. Wahyono, Padmo. Negara Republik Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali Press, 1986. Widodo, Titik Triwulan dan Isnu Gunandi. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. Yanto, Nur. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Suatu Teori dan Prakteknya di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia). Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015. Yulius. Diskursus Lembaga Eksekusi Negara dalam Penegakkan Hukum di Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Pers, 2018. Zakariyya, Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn. Mu`jam Maqayis al-Lughah. Juz V, t.tp: Dar al-Fikr, 1979